Mar 212014
 

Stabilitas merupakan kebutuhan setiap negara, baik negara yang masih berkembang maupun negara yang sudah maju. Semua bangsa memerlukan stabilitas, untuk menjamin ketenteraman dan kesejahteraan warganya. Visi stabilitas bangsa kita harus mengacu tujuan bernegara sebagaimana amanat UUD 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia”, dan berdasarkan pada sila kedua Pancasila “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”. Pranata kebangsaan kita melindungi harkat dan martabat kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia, selain menjunjung tinggi tegaknya keadilan. Namun kebebasan seseorang selalu dibatasi kebebasan orang lain. Jangan sampai kebebasan seseorang justru menggerus kemerdekaan asasi orang lain. Maka titik temu antar kebebasan itu adalah pranata yang berkeadilan dan berkeadaban.

Warga negara yang jumlahnya ratusan juta harus dilindungi hak-hak asasinya, juga hak untuk memperoleh keadilan dari bentuk-bentuk kebebasan yang tidak berkeadaban. Pranata itu dituangkan kedalam peraturan perundang-undangan dan kemudian harus ditegakkan secara tegas. Ketidaktegasan melindungi ratusan juta warga negara dari bentuk-bentuk kebebasan yang tidak berkeadaban merupakan bentuk pembiaran atau pengabaian perlindungan hak asasi jutaan warga negara. Maka tidak benar jika tindakan tegas terhadap kebebasan yang tidak berkeadaban, misalnya terhadap pihak-pihak yang memicu keresahan umum, pembunuhan karakter secara terbuka, konflik horisontal, ketegangan antar kelompok, bentuk-bentuk kriminal, merupakan tindakan otoritarianistik. Justru ada hak asasi jutaan warga negara yang harus dilindungi oleh ketegasan negara melalui para penyelenggaranya. Satu konsepsi yang berlaku universal bagi bangsa manapun di dunia. Tentu saja ketegasan itu harus mengacu pada peraturan hukum yang dibuat untuk memastikan bentuk-bentuk kebebasan yang tidak berkeadaban itu tidak memperoleh ruang mengintimidasi ketenteraman segenap warga negara.

Selain keamanan yang stabil, diperlukan pula stabilitas pemerintahan dan politik maupun stabilitas ekonomi. Penyelenggaraan pemerintahan harus dikonstruksi sedemikian rupa agar kelangsungan pelayanan publik dan pembangunan, baik pusat maupun daerah,  tidak mengalami gangguan. Begitu pula dengan dinamika politik, harus dikonstruksi sejalan dengan upaya-upaya percepatan peningkatan kesejahteraan umum bagi segenap warga negara, bukan justru menghambat jalannya pembangunan itu sendiri. Aspek perekonomian juga harus bisa memastikan warga negara terlindungi dari berbagai gejolak yang dapat menurunkan taraf hidup maupun menambah sulitnya pemenuhan kebutuhan hidup.

Kini kita masih dihadapkan pada mahalnya rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Konflik horisontal, berbagai kekerasan antar kelompok, beragam bentuk kriminalitas, mencuat secara terbuka seakan tanpa kendali. Berbagai kasus penembakan terhadap aparat penegak keamanan menunjukkan negara sedang kewalahan menegakkan stabilitas. Apabila situasi ini tidak dibenahi, rasa aman hanya akan dimiliki mereka yang bisa membeli, yaitu orang-orang yang karena kemampuan ekonominya, menyediakan tenaga-tenaga pelindung keamanan bagi diri dan keluarganya. Sementara ratusan juta rakyat yang lain tidak cukup terlindungi, oleh rapuhnya sistem keamanan negara dalam melindungi jutaan warga dari bentuk-bentuk kebebasan yang tidak berkeadaban. Amanat UUD untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia menjadi tidak tercapai.

Dinamika perpolitikan kita juga diwarnai oleh banyak ketegangan antara eksekutif-legislatif, sehingga menggerus banyak porsi agenda-agenda memajukan bangsa. Tidak soal jika kerasnya dialektika itu merupakan proses percepatan jalannya pembangunan untuk memastikan “majunya kesejahteraan umum” bagi segenap warga negara. Menjadi permasalahan ketika dialektika perpolitikan itu justru terjebak oleh tarik ulur penyelamatan eksistensi masing-masing golongan politik.

Begitu pula dengan stabilitas pembangunan di daerah, yang masih harus dibenahi dengan banyaknya pimpinan daerah menjadi tersangka. Harus ada perbaikan sistem dimana pemberantasan korupsi bagi penyelenggara negara di level manapun, bisa dipastikan tidak mengganggu kelangsungan pelayanan publik dan kontinyuitas pembangunan. Ada hak ratusan jutaan rakyat yang harus dipenuhi oleh negara berupa kontinyuitas pembangunan dan pelayanan publik secara berkualitas.

Pada sisi ekonomi, kita juga masih sering dihadapkan dengan instabilitas harga kebutuhan yang kehadirannya memberi pukulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, bahkan kalangan kelas menengah. Kelangkaan pasokan untuk bahan-bahan tertentu juga masih sering kita jumpai. Satu cerminan, peran negara untuk dapat melindungi kesejahteraan warga negara masih belum berada dalam level memadai.

Beragam permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas, merupakan bukti bahwa stabilitas merupakan salah satu agenda yang harus diprioritaskan dalam pembangunan bangsa kita saat ini. Mustahil kita akan melaju cepat sebagai bangsa yang maju dan mandiri di tengah ketatnya persaingan global, jika stabilitas internal bangsa kita belum teratasi.

***

Titiek Soeharto

Siti Hediati Soeharto SE, putri Presiden RI kedua HM Soeharto, Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP Partai Golkar, Ketua Umum Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI), Ketua Umum Yayasan Seni Rupa Indonesia (YSRI), Pembina Yayasan Supersemar, Pembina Yayasan Purna Bhakti Pertiwi. Follow Titiek Soeharto on : Facebook, Google+, Twitter, linkedin

  2 Responses to “Trilogi Pembangunan: Masalah Stabilitas”

  1. Saya senang terhadap manajemen (alm) SOEHARTO dalam membangun bangsa dan negara RI.

  2. Saya suka tulisan mbak titik suharto dan Saya juga salah seorang pengagum pak Harto.

    #Salam Indonesia raya

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)