Dec 092016
 

Kewajiban 10 Persen Konservasi Hutan Industri Sangat Tidak Adil

Komisi IV DPR RI menilai, kewajiban 10 Persen konservasi hutan industri dan sumber daya alam  yang selama ini diberlakukan kepada korporasi sangat tidak mampu menjamin keberlangsungan kekayaan alam bagi generasi mendatang. Karenanya, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem (KSDAE) perlu segera direvisi dan disempurnakan.

Diskusi RUU Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem

Herman Khaeron, Budiadi (Dekan Fak Kehutanan UGM) dan Titiek Soeharto di Auditotorium Fakultas Kehutanan UGM

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Hediati Soeharto, mengatakan, selama ini peraturan konservasi alam masih mengacu kepada UU No. 5 Tahun 1990, yang hanya memberikan kewajiban kepada korporasi atau pengelola hutan industri sebesar 10 Persen dari keseluruhan lahan yang dikelola atau dimanfaatkannya. Jumlah tersebut dinilai sangat tidak mampu menjaga kekayaan hayati berikut ekosistemnya.

“Bayangkan, kalau 300.000 Hektar berarti 10 Persennya hanya 30.000 Hektar yang dikonservasi. Sedangkan, 270.000 Hektarnya dibuat monokultur. Ini tidak fair, karena sebagian besar lahan menjadi milik korporasi yang mengorbankan banyak kekayaan alam dan ekosistem berikut habitat, dan masa depan anak cucu negeri ini hanya dijamin 10 Persen,” jelas Titiek Soeharto, sesaat sebelum gelar diskusi Rancangan UU KSDAE di Ruang Multimedia Auditorium Fakultas Kehutanan Univeristas Gajah Mada Yogyakarta, Kamis (8/12/2016).

Titiek mengatakan, selain besaran kewajiban konservasi bagi pengelola hutan industri yang dinilai sangat tidak mampu menjaga kekayaan alam dan hayati, RUU KSDAE menjadi perlu segera dibuat dan disahkan karena selama ini peraturan tentang konsevasi alam masih mengacu kepada UU Nomor 5 Tahun 1990, sementara banyak hal-hal lain yang belum terakomodasi dalam undang-undang tersebut.

“Dengan RUU KSDAE ini kita ingin mengintegrasikan semua peraturan-peraturan tentang konservasi alam yang selama ini sudah ada, namun belum terintegrasi secara holistik,” jelas Titiek.

Dengar pendapat RUU KSDAE di UGM.

Dengar pendapat RUU KSDAE di UGM.

Senada dengan itu, Ketua Tim Komisi IV DPR RI dalam kunjungan kerja kali ini, Herman Khaeron, juga menyatakan, masih sangat kecilnya kewajiban konservasi yang harus dilakukan oleh pengelola atau korporasi yang memanfaatkan hutan industri perlu segera direvisi.

Menurutnya, korporasi memanfaatkan 50-70 Persen lahan saja sudah bagus. Namun, tetap dengan kewajiban mengelola konservasi sumber daya alam dan hutan sebesar 30 Persen dan ditetapkan per area lahan atau tidak ditetapkan secara akumulatif dari keseluruhan lahan yang dikelola.

Sumber: CendanaNews

Titiek Soeharto

Siti Hediati Soeharto SE, putri Presiden RI kedua HM Soeharto, Ketua Bidang Tani dan Nelayan DPP Partai Golkar, Ketua Umum Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI), Ketua Umum Yayasan Seni Rupa Indonesia (YSRI), Pembina Yayasan Supersemar, Pembina Yayasan Purna Bhakti Pertiwi. Follow Titiek Soeharto on : Facebook, Google+, Twitter, linkedin

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)