Dec 032016
 
Titiek Soeharto berbincang dengan Ketua KTNA Majalengka, Boy Supanget.

Terkait Bangunan Liar yang Tak Seharusnya Ada, Komisi IV DPR RI Sidak Area BIJB

Kisruh alih fungsi lahan untuk proyek Bandarudara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Desa Sukamulya antara warga dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat membawa sebuah fenomena baru mengenai isu “rumah hantu”. Rombongan Komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan kerja mendadak ke Majalengka, berdasarkan laporan adanya bentrokan alih fungsi lahan, sangat terkejut sehingga merasa perlu mengetahui lebih jelas tentang fenomena tersebut.

Maksud “rumah hantu” itu sendiri, menurut dugaan warga Desa Sukamulya yang diwakili Kusnadi, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Majalengka, Boy Supanget Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Majalengka, dan Otong Rustam penduduk asli Desa Sukamulya, merupakan upaya pengembang swasta yang mendompleng di proyek pembangunan BIJB untuk pengadaan rumah bagi warga yang lahannya terkena alih fungsi dan sudah diberikan ganti rugi.

Titiek Soeharto berbincang dengan Ketua KTNA Majalengka, Boy Supanget.

Titiek Soeharto berbincang dengan Ketua KTNA Majalengka, Boy Supanget.

Oknum pengembang membangun rumah-rumah di atas lahan kosong yang berdampingan dengan BIJB dan rencananya akan dibeli pihak BIJB seharga Rp100 juta dari pihak pengembang. Uang ganti rugi dari warga yang lahannya terkena proyek alih fungsi nantinya dipotong sebesar Rp 25 juta sebagai biaya pembelian rumah tersebut.

Rumah yang akan dibangun, nanti berada di lahan yang sudah dibebaskan BIJB dan masyarakat digiring membeli lahan tersebut berikut rumah-rumah sederhana yang dibangun di atasnya. Selain proyek itu membingungkan sekaligus berbelit maksud, tujuan serta prosesnya, maka apa yang dapat diolah warga jika tinggal di lahan yang diapit landasan pacu bandara.

Wakil Ketua Komisi IV, Herman Khaeron, mewakili seluruh rombongan Komisi IV dalam jumpa pers di Desa Sukamulya.

“Selisih dari Rp 100 juta dikurangi Rp 25 juta kan Rp 75 juta, nah itu di kemanakan pula? Memang ini urusan mereka. Tapi dengan memotong uang warga sekaligus menggiring mereka ke lahan tinggal tersebut sama saja membuat warga tidak bisa melakukan pekerjaan untuk bertani. Itulah penyebabnya warga tidak mau menempati rumah-rumah itu sehingga sampai sekarang lahan dengan rumah kayu di atasnya itu kosong. Hingga kini layaknya rumah hantu,” terang Boy Supanget, mewakili rekan-rekan petani Desa Sukamulya kepada Cendana News.

Wakil Ketua Komisi IV, Herman Khaeron, mewakili seluruh rombongan Komisi IV dalam jumpa pers di Desa Sukamulya.

Wakil Ketua Komisi IV, Herman Khaeron, mewakili seluruh rombongan Komisi IV dalam jumpa pers di Desa Sukamulya.

Anggota Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titiek Soeharto), Herman Khaeron, dan Oo Sutisna sempat meninjau keberadaan “rumah hantu” dari seberang area sawah yang siap dialihfungsikan. Titiek Soeharto memperhatikan penjelasan yang sebenarnya terkait proyek pengadaan perumahan tersebut. Bahkan anggota Komisi IV DPR RI, Oo Sutisna yang berasal dari Dapil Majalengka sempat geram dan melampiaskan kegeramannya kepada Dandim Sukajati-Sukamulya yang mendampingi rombongan.

Tinjauan Komisi IV ke area

Tinjauan Komisi IV ke area “rumah hantu” atau yang disebut sebagai bangunan liar

“Karena proyek hantu ini lalu masyarakat dibubarkan pakai gas air mata?” cetus Oo kepada Dandim Gede Rai.

Selepas acara dengar pendapat dengan penduduk Desa Sukamulya, mewakili Komisi IV DPR RI, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mengadakan jumpa pers dengan awak media. Ia menyimpulkan, memang banyak permasalahan yang memerlukan klarifikasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten. Mulai dari kronologi bentrokan antara warga dengan aparat, dugaan warga yang merasa diintimidasi aparat, bahkan sampai bagaimana cerita yang sebenarnya dari “rumah-rumah hantu” tersebut.

“Banyak sekali bangunan-bangunan liar yang berdiri dan kami sendiri merasa bangunan-bangunan seperti itu tidak layak ada di sekitar wilayah operasional bandara. Apalagi sistem pembayaran, harga, dan lain sebagainya masih membingungkan kami. Sepertinya Komisi Pemberantasan Korupsi akan kami libatkan ke depannya,” jelas Herman Khaeron.

Sementara itu, di tempat konferensi pers, juga tampak Wakil Ketua Komisi IV dan Titiek Soeharto sibuk menggali keterangan terkait kronologi bentrokan serta keberadaan “rumah hantu ” dari para pengurus HKTI Majalengka, KTNA Majalengka, Kepala Desa Sukamulya, serta warga desa.

Sumber: CDN

Khoiril Anwar

. Follow Khoiril Anwar on : Facebook, Google+, Twitter, linkedin

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)